BAB I : SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

May 7, 2012

OLEH krisman simamora

BAB I

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

 Gambar

A. Pengertian Sistem

Sebelum kita mengenal dan mempelajari apa dan bagaimana sistem perekonomian Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu sistem. Banyak pendapat para ahli mengenai pengertian dari sistem itu. Kita akan melihat beberapa pendapat ahli seperti berikut :

a. Ludwig Von Bartalanfy

Menurut Ludwig Von Batalanfy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur – unsur tersebut dengan lingkungan.

b. Anatol Raporot

Menurut Anatol Raporot, sistem merupakan suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

c. L. Ackof

Menurut L. Ackof, sistem merupakan suatu kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian – bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

Dari beberapa definisi ahli di atas, kita bisa mengerti dan menyimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan semua unsur yang saling terkait serta saling mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu kegiatan secara bersama – sama agar tercapainya suatu tujuan tertentu.

Kemudian, bagaimanakah ciri – ciri sitem itu sendiri? Ciri – ciri sistem menurut Suroso (1993) adalah :

* Setiap sistem memiliki tujuan.

* Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan.

* Walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.

* Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen.

* Walau sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen, bagian, atau unsur – unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari dari bagian – bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan utuh yang padu, atau memiliki sifat ‘wholism’.

* Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem dan lingkungannya.

* Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah maka sistem sering disebut juga sebagai ‘processor’ atau ‘transformator’.

* Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik.

* Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau keadaan secara otomatik.

B. Perkembangan Sistem Perekonomian

Seiring dengan perkembangannya zaman, sistem perekonomian seluruh dunia pun ikut berkembang. Dahulu, sistem perekonomian itu hanya bersifat barter. Tapi, hal ini mempunyai banyak sekali kekurangan jika terus menerus digunakan. Contohnya tidak mudah kita harus mencari dan menemukan suatu pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, para ahli pun memikirkan mengenai sistem perekonomian apa saja yang lebih dapat membantu dibanding sistem barter ini. Dan sistem perekonomian tersebut antara lain :

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalisme /  Kapitalisme)

Gambar 

Sistem ini pertama kali decetuskan oleh Adam Smith dalam buku ‘The Theory of Sentiments’ (1759). Paham ini ternyata sesuai dengan pendapat kaum klasik yang memegang paham ‘Laissez Faire’, yang dapat diartikan bahwa mereka ingin mndapat kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan meminimalisasi campur tangan dari pemerintah. Alasan mereka menganut paham tersebut karena menurut mereka, keseimbangan ekonomi/ pasar akan tercipta dengan sendirinya. Lalu apa tugas pemerintah? Dengan kondisi tersebut, Pemerintah mempunyai 3 tugas yang sangat penting menurut Suruso, (1993), yaitu :

* Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya.

* Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.

* Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan perkataan lain, di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Ciri – ciri sistem perekonomian liberalisme / kapitalisme adalah sebagai berikut :

* Swasta memiliki serta menguasai semua faktor – faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dll.

* Desentralisasi adalah sifat pengambilan keputusan ekonomi sistem ini. Artinya  pengambilan keputusan ekonomi akan diambil oleh pemilik faktor produksi dan keputusan itu akan dikoordinir sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku saat itu.

* Sarana untuk memotivasi para pelaku ekonomi adalah dengan memberikan umpan balik dalam bentuk yang utama materi.

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)

Gambar 

Sistem ekonomi ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Max. Tahap – tahap ide etatisme /  sosialisme yang sempat muncul ada dua, antara lain :

a. Tahap pertama, yaitu prinsip ekonominya adalah ‘setiap orang memberi (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai karyanya’ .

b. Tahap pertama itu pun berkembang menjadi ‘setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhannya’ atau bisa juga disebut ‘distribusi menurut kebutuhannya’ (Suroso, 1993) .

Ternyata, sistem sosialis ini pun terdiri dari beberapa macam, antara lain :

a. Sistem sosialis pasar, yang mempunyai ciri – ciri :

* Pemerintah / Negara, memiliki serta menguasai seluruh faktor – faktor produksi.

* Mempunyai pengambilan keputusan yang bersifat desentralisasi, yang dikoordinir oleh pasar.

* Sarana Motivasi yang diperuntukan untuk semua pelaku ekonomi yaitu rangsangan berupa material dan moral.

b. Sistem sosialis terencana (komunis) yang mempunyai ciri – ciri :

* Pemerintah / negara memiliki dan menguasai seluruh faktor – faktor produksi.

* Pengambilan keputusan ekonomi mempunyai sifat sentralisasi, yang dikoordinasi secara terencana.

* Sarana Motivasi yang diperuntukan untuk semua pelaku ekonomi yaitu rangsangan berupa material dan moral.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Gambar 

Bisa dibilang, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang sangat disukai dan digunakan, karena sistem ini merupakan penggabungan kelebihan dari 2 sistem ekonomi yang telah disebutkan diatas, yaitu liberal dan sosialis. Salah satunya adalah dengan mengikut campur tangan kan pemerintah dalam hal kebebasan pihak swasta dalam kegiatan perekonomiannya.

Dari tulisan di atas pun kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan perbedaan – perbedaan satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lainnya, seperti pada Liberalime / Kapitalisme, pemerintah diminalisasi campur tangannya dalam kegiatan pereknomian. Pada Etatisme / Sosialis, pemerintah justru berkuasa penuh atas faktor – faktor produksi, berbeda sekali dengan Liberalisme / Kapitalisme dimana faktor – faktor produksinya justru dimiliki oleh pelaku swasta. Sedangkan Ekonomi Campuran lebih menekankan bahwa campur tangan pemerintah boleh saja, asal ada batasan dan digunakan dalam suatu keadaan tertentu seperti kebebasan pelaku swasta yang harus diawasi secara aktif oleh pemerintah.

C. Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Bung Hatta pernah mengemukakan idenya, bahwa koperasi adalah dasar perekonomian Indonesia yang sejalan dengan cita – cita tolong – menolong (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985). Selain itu, Sumitro Djojohadikusumo saat pidatonya di Amerika pada tahun 1949, ia berkata bahwa yang dicita – citakannya adalah sistem ekonomi secara campuran. Tetapi seiring perkembangannya, akhirnya terjadi persepakatan mengenai bentuk ekonomi baru yang di beri nama Sistem ekonomi pancasila dimana terdapat unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi. Tetapi, walaupun di awal perkembangannya Indonesia menggunakan sistem ekonomi pancasila, Ekonomi Demokrasi, ataupun mungkin campuran, tetapi ternyata sistem liberalis dan etatisme pernah juga dianut oleh Indonesia. Pada awal tahun 1950an sampai tahun 1957, Indonesia sempat menganut paham liberalisme. Sedangkan pada tahun 1960 sampai orse baru, Indonesia pun menganut sistem etatisme.

2. Sistem Demokrasi Ekonomi

Menurut UUD ’45, sistem perekonomian di Indonesia terlihat pada pasal – pasal 23, 27, 33, dan 34. Mengapa Demokrasi Ekonomi akhirnya terpilih sebagai sistem perekonomian yang dianut oleh indonesia? Karena Demokrasi Ekonomi mempunyai ciri – ciri positif (Suroso, 1993) , diantaranya adalah sebagai berikut :

* Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

* Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

* Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

* Sumber – sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga – lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga – lembaga perwakilan pula.

* Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

* Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

* Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas – batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

* Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

3. Sistem – Sistem yang Ditentang oleh Perekonomian Indonesia.

Sehubungan dengan terpilihnya sistem ekonomi demokrasi sebagai sistem ekonomi yang dianut Indonesia, maka sistem itu menentang adanya sistem :

a. Free Fight Liberalism

Adalah suatu kondisi dimana terdapat kebebasan usaha yang tidak terkendali. Akibatnya, dapat terjadi eksploitasi kaum ekonomi yang lemah.

b. Etatisme

Adalah suatu kondisi dimana motivasi dan kreasi dari masyarakat agar mereka dapat berkembang dan bersaing secara sehat, terhambat atau mungkin dapat mati karena adanya keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan.

c. Monopoli

Adalah suatu kondisi dimana kekuatan ekonomi berpusat pada satu kelompok tertentu, sehingga konsumen hanya dapat mengikuti apa yang ditentukan oleh kelompok tersebut.

4. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Seperti yang kita ketahui, sebelum orde baru, sistem ekonomi di Indonesia selalu berganti – ganti. Dengan kondisi yang berganti – ganti itu, keadaan ekonomi Indonesia bukannya membaik, tetapi justru memburuk dengan adanya perpecahan yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan adanya kenyataan seperti itu, maka semua tokoh – tokoh negara sepakat untuk mengembalikan sistem ekonomi di Indonesia menjadi sistem ekonomi yang berdasarkan nilai – nilai UUD ’45. Oleh karena itu, sistem demokrasi dan sistem ekonomi pancasila menjadi tumpuan dan dasar dari segala kegiatan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Pada awal orde baru di lakukan rehabilitas, perbaikan yang melingkupi semua sektor tanpa terkecuali. Tujuan adanya rehabilitas  :

a. Menuntaskan dan membersihkan seluruh aspek – aspek kehidupan dari faham dan sistem – sistem perekonomian Indonesia yang dulu.

b. Laju Inflasi yang pada waktu itu pertumbuhannya sangat tinggi, dikendalikan serta diturunkan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.

D. Para Pelaku Ekonomi

1. Pelaku Ekonomi (Agen – Agen Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi)

Terdiri dari :

a. Sektor Pemerintah

b. Sektor Swasta

c. Koperasi

2. Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia

BUMN memiliki peranan yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Selain BUMN berperan dalam menghasilkan barang / jasa dengan tujuan menyejahterahkan dan memakmurkan rakyat, BUMN juga mempunyai peran sebagai pelaksana pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan – kekuatan swasta besar, serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan koperas / usaha kecil.

3. BUMN

a. Landasan Konstiutsional

BUMN memiliki landasan konstitusional adalah Pasal 33 UUD 1945

b. Latar Belakang Pendirian BUMN

Ada lima faktor yang melatar belakangi pendirian BUMN, antara lain :

* Dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara.

* Menyeimbangkan kekuatan – kekuatan swasta besar.

* Sebagai pelopor dan perintis karena swasta tidak berminat untuk menggelutinya dan mengurusnya.

* Sebagai pelaksana pelayanan publik, serta sebagai pengelola bidang – bidang usaha yang menguntungkan.

* Merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda, serta dibiayai dari pampasan perang.

c. Bentuk BUMN

Ada tiga bentuk BUMN, yaitu :

* PERJAN

Merupakan suatu bentuk badan usaha dimana semua modal dimiliki oleh pemerintah saja.

* PERUM

Merupakan perubahan dari perjan yang lebih bersifat mencari keuntungan.

* PERSERO

Merupakan suatu badan usaha yang modal pendiriannya berasal dari kekayaan negara, entah sebagian ataupun seluruhnya, dan dipisahkan berupa saham – saham.

d. Maksud dan Tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM, dan PERSERO

* PERJAN

Awal mulanya maskud dan tujuan PERJAN yaitu dikhususkan lebih kepada pelayanan masyarakat, tetapi sayangnya perusahaan ini selalu merugi.

* PERUM

Walaupun status PERUM adalah PERJAN yang diubah, tetapi maksud dan tujuan PERUM berbeda dengan PERJAN, yaitu lebih mencari keuntungan. Tetapi sama seperti PERJAN, PERUM kembali mengalami kerugian.

* PERSERO

Maksud dan tujuan PERSERO seperti menggabungkan PERJAN dan PERUM, yaitu memberi pelayanan kepada umum, serta mencari keuntungan keuntungan.

4. Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia

Koperasi juga memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan koperasi dapat dilihat dari tujuan berdirinya koperasi, yaitu :

* Membangun tatanan ekonomi nasional

* Memyejahterakan anggotanya dan masyarakat.

Sumber dan Referensi :

1. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2z1-mpqpGuIJ:febriani.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5612/Pengertian%2BSistem%2B%2526%2BAnalisis%2BSistem.pdf+pengertian+sistem&hl=id&gl=id

2. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

3. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21954/4/Chapter%20I.pdf

4. http://umum.kompasiana.com/2009/06/17/latar-belakang-keberadaan-bumn/

5. http://www.managementaccountingsystems.com/92/jenis-jenis-badan-usaha-di-indonesia.htm

6. http://andicarissa.wordpress.com/2011/12/17/peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/

7.  http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=f-1GLlRPPTpRtM:&imgrefurl=http://www.docstoc.com/docs/40735421/Sistem-Ekonomi-Indonesia&docid=77i0p7F5uydQQM&imgurl=http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/40735421.png&w=1500&h=1125&ei=LAyoT6vENoeIrAemobGEDA&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=140&dur=1438&hovh=194&hovw=259&tx=114&ty=75&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=115&tbnw=153&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65

8.http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=ABaI4h5tGnKN6M:&imgrefurl=http://ngeblokk.wordpress.com/2012/03/08/perbedaan-sistem-perekonomian-pasar-liberalis-dan-campuran/&docid=rBWhYxqAy5_daM&imgurl=http://ngeblokk.files.wordpress.com/2012/03/ekonomi.jpg&w=320&h=318&ei=mAyoT8_YJMnLrQe30-iGAg&zoom=1&iact=hc&vpx=291&vpy=130&dur=2393&hovh=224&hovw=225&tx=111&ty=100&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=126&tbnw=127&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:67

9.http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=54ScwaNxNGrtXM:&imgrefurl=http://www.gema-nurani.com/2012/01/revitalisasi-ekonomi-pancasila/&docid=0MtimGr2leBMRM&imgurl=http://www.gema-nurani.com/wp-content/uploads/2012/01/Ekonomi-Pancasila.jpg&w=450&h=300&ei=xAyoT7CPE8TTrQeeud2AAg&zoom=1&iact=hc&vpx=555&vpy=155&dur=403&hovh=170&hovw=249&tx=126&ty=84&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=118&tbnw=150&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:71

10.http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=_udeIXwYPpjjRM:&imgrefurl=http://aqinginsllhappy.blogspot.com/2010/03/indonesia-lebih-baik-menerapkan-sistem.html&docid=hT83UmVPwsAU4M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_pRmeuzT4JcE/S4-_sVRdIUI/AAAAAAAAACI/bijloGXBtUE/s200/laki.bmp&w=190&h=200&ei=-AyoT_LpFsvJrAeRx9niAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=291&vpy=163&dur=419&hovh=160&hovw=152&tx=81&ty=65&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=128&tbnw=122&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:67

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

May 7, 2012

OLEH KRISMAN SIMAMORA

Gambar 

 1. Keadaan Geografis di Indonesia

      Seperti yang kita ketahui, sejak dari kita mulai mempelajari geografis Indonesia, dari SD hingga kini, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan besar maupun kepulauan kecil yang mempunyai kurang lebih sekitar 17.000 pulau dengan luas daratan yang mencapai 1.922.570 km2  dan luas perairannya pun mencapai 3.257.483 km2. 

      Karena letaknya yang berada di garis Khatulistiwa dan berada di daerah tropika, Indonesia pun memiliki iklim tropik basah karena adanya angin monsoon barat serta angin monsoon timur. Indonesia pun tidak seperti negara – negara barat yang mempunyai 4 musim. Di Indonesia, kita hanya mengenal 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

     Selain itu, Indonesia terkenal kaya akan Sumber Daya Alam yang melimpah serta terkenal mempunyai daerah pertambangan yang berkualitas yang hasil dari pertambangan itu sendiri pun sudah di ekspor ke berbagai negara di dunia. Pertambangan di Indonesia yang sudah mendunia seperti pertambangan minyak, gas alam, batubara, timah, tembaga, serta pertambangan yang lainnya.

2. Mata Pencaharian

Gambar 

     Karena kaya akan sumber daya alam yang melimpah, maka masyarakat di Indonesia pun memiliki berbagai macam mata pencaharian, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya.  Tapi faktanya, hampir 70% penduduk di Indonesia memilih mata pencaharian pertanian. Pertanian dipilih karena letak Indonesia yang sangat strategis untuk mata pencaharian pertanian yaitu luas daratan yang mencapai sepertiga dari total keseluruhan yang dilewati oleh barisan pegunungan – pegunungan dunia. Dan karena hal itu, Wilayah daratan Indonesia menjadi subur. Itulah sebabnya banyak orang yang memilih pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan karena itu juga Indonesia disebut sebagai negara agraris.

3. Sumber Daya Manusia

Gambar 

     Banyak sekali hal – hal yang terkait dengan sumber daya manusia, yaitu :

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

     Setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk sangat pesat. Meskipun sudah di galakkan program KB atau Keluarga Berencana, tapi hanya berpengaruh sedikit saja pada laju pertumbuhan penduduk. Banyak hal yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk tiap tahun semakin pesat, yaitu :

* Tingkat Kematian

* Tingkat Kelahiran

* Migrasi

b. Penyebaran Penduduk

     Penyebaran penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti penduduk yang dari desa pindah ke kota karena alasan ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

c. Angkatan Kerja

     Angkatan kerja adalah angkatan yang penduduknya berusia 15 – 64 tahun yang merupakan usia produktif. Angkatan kerja ini bisa dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu :

* Penduduk yang bekerja penuh adalah orang – orang yang bekerja secara aktif dalam pekerjaannya.

* Pengangguran tersamar adalah orang – orang yang melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan juga oleh orang lain yang jumlahnya berlebihan, sehingga pekerjaannya justru tidak maksimal.

* Pengangguran terbuka adalah  orang – orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang berusaha untuk mencarinya dan siap jika seandainya dipanggil untuk bekerja.

* Setengah menganggur adalah orang – orang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan keahliannya, dan tidak memberi kemampuan maksimalnya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

d. Sistem Pendidikan

    Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalur pendidikan itu sendiri pun dibagi menjadi tiga, yaitu :

* Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berurutan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga mencapai Perguruan Tinggi.

* Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang lebih disesuaikan dengan keahlian yang bertujuan mengasah keahlian itu sendiri sehingga bisa diperuntukan dan digunakan di dunia kerja dan di masyarakat , seperti kursus bahasa Inggris, dll.

* Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diberikan lingkungan sekitar, seperti orangtua yang mengajarkan tata krama dan etika kepada anaknya, dll.

4. Investasi

Gambar 

   Dilihat dari pengertiannya, investasi adalah penanaman modal, saham, atau sumber daya lainnya, yang ditanamkan kepada orang / perusahaan yang lain, sehingga dapat memperoleh keuntungan di waktu ke depannya. Investasi sangat berperan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Tapi, dengan sulitnya dana investasi yang akan diberikan oleh masyarakat, akhirnya Pemerintah pun harus menjalankan upaya – upaya untuk mendapatkan investasi tanpa mengandalkan secara penuh investasi dari masyarakat itu sendiri. Upaya – upaya tersebut adalah :

* Pemerintah harus lebih mengembangkan ekspor komoditi non migas, agar penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri pun dapat meningkat.

* Pemerintah harus mengupayakan agar pinjaman luar negeri bisa memberikan syarat yang tidak berat, dan juga dipakai untuk kegiatan investasi dengan prinsip prioritas.

* Pemerintah harus membuat iklim investasi di Indonesia menjadi aman serta menarik untuk penanam modal asing, sehingga penanam modal asing pun akan semakin banyak berdatangan di Indonesia untuk menanamkan modalnya.

* Pemerintah harus lebih menggiatkan serta menyempurnakan sistem perkreditan serta siste perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya kredit untuk golongan ekonomi kebawah.

Sumber :

  1. http://aranipratiwi.blogspot.com/2011/04/keadaan-geografis-indonesia.html
  2. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/peta-perekonomian-indonesia-keadaan-geografis-indonesia/
  3. http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2011/03/mata-pencaharian-masyarakat-indonesia.html
  4. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-15156-Chapter1-620268.pdf
  5. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/12/pertambahan-penduduk-dan-pengangguran/
  6. http://latansablog.wordpress.com/2010/10/29/penyebaran-penduduk-di-muka-bumi/
  7. http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja
  8. http://irfanramadhan4.wordpress.com/2011/03/01/sistem-pendidikan-di-indonesia/
  9. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111117044400AAC4aHl
  10. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090219231756AAxNjVR

11.http://www.google.co.id/imgres?hl=id&sa=X&biw=1360&bih=643&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vD58a6NU3d6_3M:&imgrefurl=http://kikiananda-kiki.blogspot.com/2011/04/bab3-peta-perekonomian-indonesia.html&docid=azyV1wedKGjQHM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-cKxcAesSWI0/Ta02JxRA_4I/AAAAAAAAAAM/rDn9pLBCgg0/s1600/indonesia.jpg&w=320&h=258&ei=wQWoT_T0OMborAeDz-jeAQ&zoom=1&iact=rc&dur=470&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=132&tbnw=164&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:71&tx=55&ty=32

12.http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=-N68R3FhzAb4_M:&imgrefurl=http://jmmymartin.wordpress.com/2011/04/17/peta-perekonomian-indonesia-mata-pencaharian/&docid=62PH0hRQovebFM&imgurl=http://riyanikusuma.files.wordpress.com/2011/04/sawah-kebo.jpg%253Fw%253D300%2526h%253D236&w=300&h=236&ei=AwaoT8L3IM7nrAfx2tTUAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=145&dur=187&hovh=188&hovw=240&tx=100&ty=92&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=119&tbnw=148&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65

 

  1. 13.   http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=-N68R3FhzAb4_M:&imgrefurl=http://jmmymartin.wordpress.com/2011/04/17/peta-perekonomian-indonesia-mata-pencaharian/&docid=62PH0hRQovebFM&imgurl=http://riyanikusuma.files.wordpress.com/2011/04/sawah-kebo.jpg%253Fw%253D300%2526h%253D236&w=300&h=236&ei=AwaoT8L3IM7nrAfx2tTUAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=145&dur=187&hovh=188&hovw=240&tx=100&ty=92&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=119&tbnw=148&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65

http://www.google.co.id/imgres?hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=tFbfS7xGvOFquM:&imgrefurl=http://www.investasi.biz/&docid=qbaFkAOTdf1bSM&imgurl=http://www.investasi.biz/images/investasi1.gif&w=400&h=539&ei=hwaoT57-KIPVrQe4ucjnAQ&zoom=1&iact=rc&dur=229&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=117&tbnw=87&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:0,i:82&tx=42&ty=74

“ PERDAGANGAN BEBAS : JALAN KELUAR ATAU PINTU MASALAH ?

May 7, 2012

OLEH KRISMAN SIMAMORA

Gambar 

                      Perdagangan Bebas. Satu hal yang bagi masyarakat awam seperti kita mungkin asing mendengarnya. Tapi bagi pemerintahan, mungkin ini adalah salah satu penunjang perekonomian negara. Perdagangan Bebas sendiri memiliki pengertian yaitu konsep ekonomi yang isinya mengenai penjualan produk antara satu negara dengan negara lainnya yang tanpa dikenai pajak ekspor ataupun impor, serta tanpa hambatan yang lainnya.

Dari pengertiannya, sepertinya sangat menguntungkan perdagangan bebas ini. Kenapa tidak menguntungkan, jika penjualan produk suatu negara ke negara lain tidak dikenakan pajak ekspor ataupun impor yang berarti akan sedikit uang yang keluar dari pemerintahan. Tapi, tunggu dulu. Ternyata, perdagangan bebas tidak sesederhana kelihatannya. Ada hal – hal penting yang harus kita ketahui mengenai perdagangan bebas ini.

Kalau kita lihat dari dampaknya perdagangan bebas mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah :

  1. Perdagangan bebas dapat meningkatkan volume perdagangan di suatu negara, karena banyak perusahaan dalam negeri maupun importir negara lain terpacu untuk membuat suatu produk agar banyak peminatnya dam menciptakan banyak kreasi – kreasi baru yang lebih inovatif dan lebih menarik konsumen
  2. Negara bisa menarik investasi dalam perdagangan bebas dan hasil investasinya itu bisa digunakan untuk mengekspor produk – produk yang dihasilkan suatu negara ke negara – negara lain yang tidak mengikuti perdagangan bebas itu sendiri
  3. IPTEK pun bisa berkembang karena banyak perusahaan yang ingin menghasilkan produk mereka sebanyak – banyaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih berlipat dibandingkan cara biasa
  4. Perdagangan bebas bisa menambah devisa negara
  5. Hubungan antar negara sebagai anggota dari suatu perjanjian perdagangan bebas itu pun akan lebih erat lagi.
  6. Peluang kerja pun bisa menjadi lebih banyak

Tapi, selain dampak positif, ada dampak negatif juga yang disebabkan oleh adanya perdagangan bebas ini. Diantaranya adalah :

  1. Negara akan semakin tergantung dan tidak mandiri
  2. Banyak sektor – sektor yang akan gulung tikar atau berpindah haluan menjadi importir jika produk mereka gagal bersaing dengan produk dari luar
  3. Semakin banyak orang akan memakai produk luar negeri yang mungkin relatif lebih berkualitas dan harga yang mungkin terjangkau sehingga bisa mengurangi rasa nasionalisme dan bisa menghilangkan semboyan “pakailah produk dalam negeri”.
  4. Jika negara tidak mampu bersaing, maka banyak perusahaan – perusahaan akan melakukan PHK secara besar – besaran sehingga akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Dari dampak – dampak yang sudah diuraikan diatas, ternyata perdagangan bebas tidak sepenuhnya menguntungkan negara – negara yang terlibat didalamnya, seperti Indonesia. Banyak dampak – dampak negatif yang jika kita baca di atas, bisa membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Tapi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa dampak – dampak positifnya sangat menggiurkan bagi negara serta perusahaan – perusahaan yang berkecimpung di dalamnya. Semuanya kembali lagi ke keputusan pemerintah. Apakah akan ikut dalam pola perdagangan bebas, atau tidak.

Saran saya mungkin, jikalau pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut dalam pola perdagangan bebas itu, jangan sampai perdagangan bebas itu mengontrol sepenuhnya perekonomian Indonesia. Justru disini, pemerintah harus lebih mengembangkan dan meningkatkan sektor – sektor dalam negeri sendiri, sehingga ketika terjadi penyerbuan dari luar, sektor – sektor dalam negeri dalam keadaan siap bersaing dan harus menyiapkan strategi – strategi yang digunakan untuk bertahan dalam pola perdagangan bebas ini. Sehingga kehidupan bangsa Indonesia pun semakin baik dalam berbagai sektor dan kesejahteraan rakyat pun dapat meningkat karena itulah salah satu faktor penting mengapa pemerintah mengambil keputusan untuk ikut dalam pola perdagangan bebas tersebut.

Sumber :

  1. http://ekosuwono.files.wordpress.com/2010/01/perdagangan-bebas.pdf
  2. http://triarta.wordpress.com/2010/07/07/perdagangan-bebas/
  3. http://dellyherdiana.blogspot.com/2011/04/dampak-perdagangan-internasional.html

http://www.google.co.id/imgres?q=perdagangan+bebas&hl=id&biw=1360&bih=600&tbm=isch&tbnid=lPz9PBuiiYv66M:&imgrefurl=http://mesin4tak.wordpress.com/2012/01/12/pertamina-vs-shell/&docid=IE_U5uQ4qeG4cM&imgurl=http://mesin4tak.files.wordpress.com/2012/01/free-trade.jpg&w=600&h=439&ei=YLqmT7b8BYvPrQeFwIj_AQ&zoom=1&iact=rc&dur=373&sig=118001842478822515756&page=1&tbnh=112&tbnw=153&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:6,s:0,i:79&tx=85&ty=45

Angkatan Produktif = Pengangguran ?

May 7, 2012

OLEH KRISMAN SIMAMORA

Gambar 

          Pengangguran. Mendengar kata ini, yang terlintas dipikiran kita pasti adalah orang – orang yang malas, sudah tidak produktif, dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Bahkan, seringkali kita mendengar bahwa orang – orang cenderung mencibir dan menjelek – jelekan orang yang pengangguran ini. Memang, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pendapat orang – orang yang sudah terlanjur mendarah daging ini. Padahal, menurut Wikipedia.com, ada beberapa jenis pengangguran yang mungkin masyarakat awam belum mengetahui.Tapi bukan itu yang saya ingin bahas. Yang saya ingin bahas adalah anggapan dan pandangan masyarakat pada umumnya mengenai stigma dari pengangguran ini.

Menurut saya, tidak selamanya pengangguran itu adalah orang yang malas mencari pekerjaan, orang yang tidak punya usaha untuk melanjutkan dan mengembangkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Justru akhir – akhir ini, banyak pengangguran yang merupakan lulusan dari perguruan – perguruan tinggi ternama, yang mempunyai titel atau gelar yang tinggi dan bergengsi. Bahkan kalau dulu mungkin pengangguran – pengangguran banyak yang merupakan angkatan kerja yang tidak produktif. Sekarang, justru orang – orang yang tergolong angkatan kerja yang produktif lah yang banyak menganggur. Seperti kita ketahui bahwa angkatan kerja produktif itu adalah angkatan kerja yang mempunyai jiwa produktif dan memiliki kemampuan untuk bekerja lebih baik dibandingkan dengan angkatan yang lainnya. Padahal kalau bisa diistilahkan, mereka itu ibarat sayuran hijau yang baru dipanen. Tapi, malah angkatan yang produktif inilah yang tingkat penganggurannya tinggi. Saya jadi teringat cerita dari beberapa orang bahwa ada seseorang yang merupakan lulusan fakultas kedokteran dari universitas ternama, yang ternyata malah jadi pengangguran. Dari kasus ini saja, kita pasti berpikir – pikir dan menerka – nerka. Mengapa orang – orang yang seperti itu justru menganggur?

Sebenarnya, ada berbagai macam faktor – faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengangguran. Menurut pendapat saya, faktor – faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor Pendidikan

Walaupun banyak pengangguran yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai yang berakhir sebagai pengangguran, tapi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, bahwa faktor pendidikan saat ini masih jadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia, bahkan mungkin diseluruh dunia tinggi. Apalagi di Indonesia yang notabene masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah perkumuhan yang masih jarang ditemukan dan jarang bisa dijangkau oleh fasilitas pendidikan.

2. Faktor  “Biasa”

Ini merupakan faktor yang menurut saya, sangat benar adanya. Karena orang yang biasa dan tanpa keistimewaan itu banyak. Tapi orang yang berbeda itu jarang. Dan disinilah yang membuat kita bisa mempunyai daya tarik serta nilai jual di dunia pekerjaan. Tapi, mengutip perkataan Agnes Monica saat audisi Indonesian Idol yang intinya bahwa kita tidak boleh hanya berhenti untuk menjadi berbeda, tanpa mengeksplor lagi kemampuan kita sehingga tidak hanya saat – saat tertentu saja kita berbeda, melainkan kita justru menjadi panutan untuk orang – orang di sekitar kita.

3. Faktor “Newest Trend”

Kalau kita sadari, akhir – akhir ini, terutama di Indonesia, banyak perusahaan – perusahaan yang selalu mengikuti tren yang baru, tapi tidak memperhitungkan dampak – dampak yang terjadi. Seperti di dunia persepakbolaan. Mereka melihat kalau tren pesepakbola dari luar sedang banyak diperbincangkan. Dan oleh karena itu, mereka berburu pemain dengan model seperti itu. Memang harus kita akui kalau skill dan kemampuan mereka rata – rata lebih baik dibandingkan pemain asli Indonesia. Tapi klub – klub itu tidak sadar bahwa dengan mereka melakukan itu, mereka justru membuat banyak pemain sepakbola asli Indonesia yang hanya menjadi cadangan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menganggur.

4. Faktor  Instan

Instan kalau kita gambarkan adalah cepat tanpa repot. Seperti itulah kebanyakan perusahaan – perusahaan itu. Mereka hanya mau yang instan, dan tidak mau mebuang – buang waktu mereka untuk hal – hal yang tidak penting. Memang itu baik. Tapi, tidak dalam semua aspek. Contohnya dalam pemilihan karyawan. Perusahaan – perusahaan hanya mau mengambil yang cepat saja, yaitu orang yang mempunyai keahlian tinggi. Padahal, banyak orang – orang yang sebenarnya jika dilatih, mungkin mereka bahkan bisa melampaui orang – orang yang sudah terlebih dahulu. Tapi sayangnya, perusahaan – perusahaan kebanyakan tidak mau mengambil resiko ini. Mereka tidak mau melatih karyawan – karyawan atau calon – calon karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya, banyak perusahaan yang memutuskan kontrak sepihak hanya karena sudah menemukan pengganti yang lebih baik. Maka tepatlah istilah “yang pinter makin pinter, yang bodoh makin bodoh”.

5. Faktor “Jiwa pengusaha”

Inilah salah satu faktor kelemahan kita. Kebanyakan, kita lebih mau menerima jadinya dibandingkan mengolah bahan baku dari awal. Artinya kita lebih mau menjadi karyawan yang sudah jelas arahnya, dibandingkan yang mungkin masih meraba – meraba mencoba usaha baru yang belum ada kepastian hingga 100%. Jangankan 100%, 50%nya pun mungkin belum ada. Tapi, jika seseorang dari dulu sudah di tanamkan jiwa pengusaha, maka orang ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tapi justru dia membantu orang lain karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga bukan tidak mungkin bisa menurunkan angka pengangguran di Indonesia khususnya.

6. Faktor Pengalaman

Banyak orang yang walaupun sudah mempunyai gelar yang tinggi, tapi ditolak. Salah satunya karena faktor pengalaman yang kurang memadai. Sebagai contoh, ada lulusan sarjana yang masih menganggur, sementara ada yang “hanya” lulusan SD sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun di suatu perusahaan. Bahkan sudah dapat membuka lapangan usaha sendiri. Itu karena yang lulusan SD ini sudah memiliki banyak pengalaman yang benar – benar dari nol, sampai pengalaman yang benar – benar tinggi. Istilahnya from zero to hero. Karena dengan banyaknya pengalaman, orang – orang lebih bisa berhati – hati dalam bertindak dan bisa memberi keuntunga pada perusahaan – perusahaan tersebut.

Jadi kesimpulannya, jika seseorang bisa memperbaiki dan memenuhi keenam faktor, atau paling tidak beberapa faktor diatas, pasti tingkat pengangguran akan jauh lebih berkurang dan angkatan yang produktif pun bisa lebih diberdayakan lagi sehingga tidak keburu dimakan usia dan waktu.

Sumber :

 

 

1.http://www.google.co.id/imgres?q=gambar+Pengangguran&hl=id&biw=1360&bih=643&tbm=isch&tbnid=1q-22_bb8g1loM:&imgrefurl=http://www.sittirasuna.com/2012/03/funeconomics-pengangguran.html&docid=XVz66V84U0WqyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-WLK1yLmA6r8/T1Idn7TB2fI/AAAAAAAABOg/5ge04z6YjYA/s1600/pengangguran.jpg&w=320&h=240&ei=IbimT_TBNsG4rAfEw8z6AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=584&vpy=246&dur=308&hovh=192&hovw=256&tx=108&ty=103&sig=118001842478822515756&page=2&tbnh=138&tbnw=189&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:18,i:110

Akuntansi di Indonesia (SAK)

March 6, 2011

A. Pengertian dan Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

B. Fungsi Akuntansi

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan sutu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

C. Laporan Dasar Akuntansi

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja.

PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan, merupakan PSAK yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statement) – yang kemudian disebut saja sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang penyajian informasinya ditujukan untuk seluruh pihak berkepentingan (stakeholder). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar pihak-pihak tersebut (stakeholder). Sebagai contoh, manajemen tidak ingin menyajikan laba yang tinggi karena ini akan berarti peningkatan pembayaran pajak (pemerintah menginginkan sebaliknya, laba yang tinggi untuk mendapat pajak yang tinggi), selain itu laba yang tinggi akan membuat karyawan meminta bonus. Konflik kepentingan (conflict of interest) semacam ini dapat terjadi jika laporan keuangan ditujukan untuk melayani kepentingan satu pihak saja. Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan satu pihak tertentu, entitas menyajikan laporan keuangan bertujuan khusus (special purpose financial statement), sebagai contoh adalah laporan fiskal.

1. Sejarah Akuntansi di Indonesia Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dibagi atas zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.

1. Zaman Kolonial

Pada waktu orang-orang Belanda datang ke Indonesia kurang lebih abad ke-16, mereka datang dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian mereka membentuk perserikatan Maskapai Belanda yang dikenal dengan nama Vereenidge Oost Indische Campagnie (VOC), yang didirikan pada tahun 1602. Akhir  abad ke-18 VOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dalam kurun waktu itu, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia, dimana jumlah transaksi dagangnya, baik frekuensi maupun nilainya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun itu bisa dipastikan Maskapai Belanda telah melakukan pencatatan atas mutasi transaksi keuangan.Dalam hubungan itu, Ans Saribanon Sapiie (1980), mengemukakan bahwa menurut Stible dan Stroomberg, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang pertengahan abad ke-17.

1. Zaman Penjajahan Belanda

Setelah VOC bubar pada tauhn 1799, kekuasaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda,zaman penjajahan Belanda dimulai tahun 1800-1942. Pada waktu itu, catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debet dan kredit, yang antara lain dijumpai  pada pembukuan Amphioen Socyteit bergerak dalam usaha peredaran candu atau morfin (amphioen) yang merupakan usaha monopoli di Belanda.Catatan pembukuannya merupakan modifikasi system Venesia-Italia, dan tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan system pencatatan karena kondisinya sangat menekankan pada praktik-praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda.Hadibroto (1992) mengikhtisarkan system pembukuan asal etnis sebagai berikut.1.    System pembukuan Cina, terdiri dari lima kelompok, yaitu-         System Hokkian (Amoy);-         System Kanton;-         System  Hokka;-         System Tio Tjoe atau System Swatow;-         System gaya baru.2.    System pembukuan India atau system Bombay3.    System pembukuan Arab atau Hadramaut4.    Zaman Penjajahan JepangPada masa penjajahan Jepang 1942-1945, banyak orang Belanda yang ditangkap dan dimasukkan  kedalam sel-sel oleh tentara Jepang. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada jawatan-jawatan negara termasuk Kementrian Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan latihan pegawai dan kursus-kursus pembukuan pola Belanda.Sejalan dengan itu, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan. Jepang juga mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf Kanji, namun tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia.

1. Zaman Kemerdekaan

System akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia  adalah system akuntansi Belanda yang lebih dikenal system tata buku. Setelah pada tahun 1950-an perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing pun mulai masuk, terutama dari Amerika yang juga membawa system akuntansinya sendiri yang harus diikuti perusahaan miliknya di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan yang ada masih tetap menigkuti system akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat ini muncullah dualisme system akuntansi di Indonesia.Pada tahum 1980 atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi system akuntansi sehingga diupayakan untuk menghapus dualisme tadi sehingga berakhirlah dualisme system akuntansi di Indonesia.

2. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia.IAI yang didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah peran adalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.

Daftar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

PSAK 00 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 0  Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 0  Revisi Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 02 Arus Kas
PSAK 03 Laporan Keuangan Interim
PSAK 04 Laporan keuangan Konsolidasi
PSAK 05 Segmen
PSAK 06 Akuntansi dan Pelaporan untuk Perusahaan dalam Tahap Pengembangan
PSAK 07 Pengungkapan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
PSAK 08 Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 08ED Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 09 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar
PSAK  0 Transaksi dalam Mata Uang Asing
PSAK    Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
PSAK  2 Pelaporan Keuangan tentang Bagian Partisipasi dalam Pengendalian
PSAK  3 Akuntansi untuk Investasi
PSAK  4 Akuntansi untuk Persediaan
PSAK  5 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi
PSAK  6 Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK  6ED Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK  7 Penyusutan
PSAK  8 Akuntansi Dana Pensiun
PSAK  9 Aktiva Tidak Berwujud
PSAK 20 Biaya Riset dan Pengembangan
PSAK 21 Akuntansi Ekuitas
PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha
PSAK 23 Pendapatan
PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
PSAK 25 Kesalahan Mendasar
PSAK 26 Biaya Pinjaman
PSAK 27 Kewajiban Diestimasi
PSAK 27 Revisi (98) Akuntansi Perkoperasian
PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian
PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
PSAK 30 Leasing
PSAK 31 Akuntansi Perbankan
PSAK 32 Akuntansi Kehutanan
PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum
PSAK 34 Akuntansi Kontrak Kontruksi
PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi
PSAK 40 Perubahan EKuitas Anak Perusahaan-Perusahaan Asosiasi
PSAK 41 Akuntansi Waran
PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek
PSAK 43 AKuntansi Anjak Piutang
PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK 47 Akuntansi Tanah
PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva
PSAK 49 Akuntansi Reksadana
PSAK 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu
PSAK 51 Akuntansi Kuasa Reorganisasi
PSAK 52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan
PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah
PSAK 55 AKuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung
PSAK 56 Laba Per Saham
PSAK 56 Laba Per Saham Lengkap
PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban, dan Akuntansi Kontruksi
PSAK 58 Operasi dalam Penghentian
PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah

sumber :

Handoko

Wartawarga UG

Organisasi.org

pusing

March 6, 2011

bnyak tugas yg merepotkan

Perkembangan konsultan Pajak

January 8, 2011

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut literatur, konsultan pertama adalah Arthur D. Little yang mendirikan usaha jasa Konsultan pada tahun 1886 di Cambridge, Massachusets. Beliau memberikan bantuan teknis (engineering) kepada kliennya. Perusahaan tersebut kini telah mengalami kebangkrutan. Booz Allen Hamilton kemudian mendirikan perusahaan dengan struktur serupa di awal abad 20.

Kemudian pada tahun 1926, seorang professor dari Universitas Chicago, James McKinsey, mendirikan perusahaan jasa konsultan “accounting and engineering advisors” yang memperkenalkan pendekatan dan framework yang berbeda. Ia tidak merekrut insinyur tradisional, melainkan eksekutif berpengalaman yang di-training dengan seperangkat analisis dan pengetahuan yang kontemporer di masa itu, meliputi strategi, kebijakan, goal, organisasi, prosedur, facilities, danpersonnel.

Sejarah mencatat inovasi yang cukup spektakuler dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG). Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, BCG mengembangkan konsep tentang growth share matrix yang menjadi alat untuk menilai attractiveness suatu perusahaan dalam sebuah industri. Framework ini kemudian banyak diadopsi oleh konsultan lain dalam memahami persoalan bisnis dan peluang jasa konsultan yang dapat dimanfaatkan.

Sejak itu, consulting firm mengalami kemajuan dan bertumbuh dengan pesat. Beberapa melakukan merger dan konsolidasi. Beberapa yang lain melakukanrebranding dan merubah struktur organisasinya. Begitu pula dengan pendekatan, metodologi, maupun framework yang digunakan dan dikembangkan juga kian kompleks dan komprehensif.

 

Konsultan Pajak di Indonesia

Syarat menjadi Konsultan Pajak :

 

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertempat tinggal di Indonesia

3. Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atua setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.

5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

9. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

 

 

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan pintu gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.Sedangkan kurikulum, peraturan, soal ujian, dan metode penilaian USKP diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Konsorsium ini adalah suatu kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan Konsultan Pajak Indonesia yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terkait dengan pendidikan perpajakan, dan yayasan pendidikan yang mempunyai jurusan ilmu perpajakan.

Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan Jasa Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Untuk menjadi Konsultan Pajak, setiap orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertempat tinggal di Indonesia;

3. Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

4. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

7. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; lihat Pajak Akuntansi dan Konsultan Akuntansi

8. Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunjuk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

9. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Untuk melakukan praktek sebagai Jasa Konsultan pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, wajib mempunyai Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Konsultan Pajak

1. Jasa Perencanaan Pajak
Perencanaan manajemen dalam bidang perpajakan (Jasa Pajak) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperoleh alternatif terbaik untuk penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mempersiapkan anggaran perpajakan.

2. Jasa Konsultan Pajak
Jasa Konsultan dalam bidang perpajakan untuk periode tertentu yang dilaksanakan baik melalui surat maupun tatap muka langsung.

3. Jasa Pengisian SPT Perpajakan
Jasa pengisian SPT Tahunan dan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lihat Jasa Akuntansi dan Pajak Akuntansi

4. Jasa Pendamping Pemeriksaan PajakJasa untuk mendampingi dan mewakili klien dalam menghadapi pemeriksaan oleh aparat perpajakan (Akuntansi Pajak).

5. Jasa Penanganan Kasus PerpajakanJasa untuk mengajukan keberatan, restitusi dan peninjauan kembali ke Dirjen Pajak atau mengajukan gugatan dan naik banding ke Pengadilan Pajak (Pajak Jasak).

6. Jasa Review PerpajakanJasa mereview catatan atau pembukuan klien dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi kewajiban pajak potensial dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasinya.

 

 

 

KURSUS BREVET A,B DAN C

Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WP),dimana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pelatihan Brevet A dan B Terpadu didesain untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

 

Pelatihan Brevet C adalah pelatihan di tingkat lanjutan bagi para praktisi perpajakan yang berniat untuk meningkatkan kualifikasi dan pengetahuan lanjutan di bidang perpajakan.

MENJAWAB PERMASALAHAN

Dalam pelatihan ini diharapkan bisa menjawab permasalahan dalam hal pemahaman, pelaporan dan prosedur perpajakan yang paling efektif dan efisian bagi individu maupun institusi/perusahaan.

PESERTA YANG TEPAT

Pelatihan ini didesain sebagai sarana pembelajaran yang tepat bagi :

·  SDM di bagian pajak/keuangan, praktisi akuntansi, auditor, konsultan

·  Para akademisi (pelajar, mahasiswa, dosen)

·  Lulusan D3, S1 dan S2

·  Para pengusaha atau investor

 

MATERI PELATIHAN

Pelatihan akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru perpajakan dan berorientasi kepada materi USKP.

PERBEDAAN KAMI DENGAN YANG LAIN

·  Diperkuat dengan adanya MoU antara Dewan Pengurus Nasional IAI dengan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP_169/PJ/2006 tetang Sosialisasi Perpajakan yang ditandatangani tanggal 23 November 2006

Perkembangan profesi akuntansi di indonesia

January 8, 2011

Praktik akuntansi di Indonesia sejak zaman VOC (1642). Akuntan – akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan – perusahaan yng juga di monopoli penjajahan hingga abad 19. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntansi di Jakarta. Persertanya saat itu 30 orang termasuk Prof.Sumardjo dan Prof.Hadibroto. Bersama 4 akuntan lulusan pertama FEUI dan 6 lulusan Belanda, Prof.Sumardjo merintis pendirian Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan – perusahaan milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan – akuntan Belanda kembali ke negrinya dan pada saat itu akuntan Indonesia semakin berkembang. Perkembangan itu semakin pesat setelah Presiden meresmikan kegiatan pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntansi dan laporan keuangan menjadi penting. Bulan Januari 1977 Mentri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/1977 Tentang Jas Akuntan menggantikan Kepmenkeu 763/1968. Selain mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga akuntan publik asing diperbolehkan praktik di Indonesia sepanjang memenuhi syarat.

Melihat kondisi profesi akuntansi dan peranannya di Indonesia sampai saat ini, maka profesi akuntan memiliki beberapa keunggulan :

1.kemudahan dalam memsuki dan meraih peluang kerja

2.kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesi melalui jenjang pendidikan S2 dan S3 serta pendidikan profesi berkelanjutan

3.keleluasan dalam menentukan pilihan profesi ( akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik)

Profesi Akuntan

Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Keadaan ini menjadikan akuntan sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannnya dalam lingkungan organisasi bisnis. Keahlian – keahlian khusus seperti pengelolaan data bisnis menjadi informasi berbasis komputer, pemeriksaan keuangan maupun non keuangan, penguasaan materi perundang – undangan perpajakkan adalah hal – hal yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin baik, maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. Kondisi ini, membawa pada suatu konsekuensi bahwa msih terbuka lebar bagi setiap orang untuk memasuki profesi sebagai akuntan, dan profesi akuntan sebagai pilihan karir yang menjanjikan.

2.         Peluang Profesi akuntansi

Profesi audit internal mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, sejak munculnya kasus Enron & Worldcom yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Meskipun reputasi audit internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun profesi auditor internal ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi.Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan maupun Good Government Governance (GGG) di pemerintahan.

Kebutuhan tenaga Internal Auditor

Profesi auditor internal sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi apapun, baik perusahaan swasta, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan asing, pemerintahan, lembaga pendidikan dan Organisasi Nir Laba. Dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga auditor internal untuk suatu organisasi, selain dapat diambil dari karyawan / staf dari bagian / Divisi lain, juga diperoleh dari pihak luar organisasi,  baik yang telah berpengalaman maupun yang baru lulus dari perguruan tinggi (fresh graduate). Persaingan untuk memperebutkan posisi auditor internal ternyata lebih ketat dibandingkan posisi tenaga staf akuntansi (accounting staff) atau auditor untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), sebab auditor internal dapat diperebutkan oleh lulusan dari berbagai disiplin ilmu serta berbagai pengalaman kerja.

 

3.        Tantangan Internal Auditor Abad 21 (Challenge  of The 21st Century Internal Auditor)

Beberapa tantangan yang harus dihadapi auditor internal pada abad 21 antara lain sbb:

1.       Orientasi berbasiskan risiko (Risk- based Orientation)

Auditor internal harus merubah pendekatan dari audit secara konvensional menuju audit berbasiskan risiko (risk based audit approach). Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter risk assesment yang diformulasikan pada risk based audit plan. Berdasarkan risk assesment tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu auditor internal untuk menyusun risk audit matrix.

Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila menggunakan risk based audit approach, antara lain auditor internal akan lebih efisien & efektif dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen Audit internal. Auditor internal juga harus berubah dari paradigma lama menuju paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi internal auditor. 2.       Perspektif global (Global Perspective)

Auditor internal harus berpandangan luas dan dalam menilai sesuatu secara global bukan secara sempit (mikro). Pada era globalisasi saat ini, sudah tidak ada lagi batas-batas antar negara dalam menjalankan bisnis

3.       Governance Expertise

Auditor internal harus melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu Good Corporate Governance(GCG) serta tata pemerintahan yang baik yaitu Good Goverment Governance (GGG). Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang GCG & GGG. Auditor internal berperanan penting dalam implementasi GCG di perusahaan dan GGG di pemerintahan. Efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor internal merupakan salah satu kriteria penilaian dalam implementasi GCG.Para auditor internal harus menggunakan kompetensi yang dimiliki dan agar bekerja secara profesional sehingga dapat bernilai tambah (added value) bagi organisasinya. Agar auditor internal bernilai tambah, maka hendaknya dapat melakukan asesmen atas :

·        Operational & quality effectiveness

·        Business Risk

·        Business & process control

·        Process & business efficiencies

·        Cost reduction opportunities

·        Waste elimination opportunities

·        Corporate governance efectiveness

4.       Technologically Adept

Auditor internal harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, terutama Teknologi Informasi. Auditor internal harus memiliki technology proficiency, misalnya ahli dibidang Audit Sistem Informasi (System Information Audit). Apabila diperlukan auditor internal dapat mengambil gelar sertifikasi Certified Information System Audit(CISA). Selain itu auditor internal harus dapat menggunakan kemampuan di bidang teknologi (technologicall  skills) untuk menganalisis / mitigasi risiko, perbaikan proses ( improve process) dan evaluasi efisiensi (upgrade efficiency).

5.       Business Acumen

Auditor internal harus memiliki jiwa entrepeneurship yang tinggi, sehingga mengikuti setiap perkembangan dalam proses bisnis (business process). Pada masa lalu auditor internal lebih mengedepankan perannya sebagai watchdog, saat ini auditor internal diharapkan lebih berperan sebagai mitra bisnis (business partner) bagi manajemen dan lebih berorientasi  untuk memberikan kepuasan kepada  jajaran manajemen sebagai pelanggan (customer satisfaction)

6.       Berpikir kreatif & solusi masalah (Creative Thinking & Problem Solving)

Auditor internal harus selalu berpikir positif dan inovatif serta lebih berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk menjadi problem solver auditor internal memerlukan pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi / unit kerja suatu organisasi / perusahaan.

7.       Strong Ethical Compass

Auditor internal harus selalu menjaga kode etik dan moralitas yang berlandaskan ajaran agama dalam menjalankan tugas, sehingga terhindar dari perilaku yang tidak terpuji

8.       Communication Skills

Pekerjaan auditor internal berhubungan erat dengan unit organisasi lain, yaitu manajemen, komite audit, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik), oleh karena itu auditor internal harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain tersebut. Dalam hal ini, auditor internal perlu memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi, baik lisan maupun tertulis.

 

profesi akuntansi publik

December 16, 2010

saya mempunyai cita-cita atau keinginan setelah lulus kuliah nanti menjadi seorang akuntan, karena bagi saya akuntan itu suatu profesi yang melayani masyarakat. berikut adalah penjelasan lengkapnya mengenai profesi dalam akuntan serta etika dan kode etiknya.

 

ETIKA PROFESI

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada.
Jenis Profesi yang ada antara lain :

1. Akuntan Publik
Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Akuntan Manajemen
Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan

3. Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada sebuh Universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada pihak – pihak yang membutuhkan.

4. Akuntan Internal
Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.

5. Konsultan SIA / SIM
Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan.Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini.

6. Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak.

KODE ETIK PROFESI

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi.

KODE ETIK PROFESI
Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)
Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.

Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai di tahun 2010, berlaku efektif 2011.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:
1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Objektivitas
3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
4. Prinsip Kerahasiaan
5. Prinsip Perilaku Profesional
Selain itu, Kode Etik Profesi Akuntan Publik juga merinci aturan mengenai hal-hal berikut ini:
Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan
Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
Seksi 220 Benturan Kepentingan
Seksi 230 Pendapat Kedua
Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya
Seksi 270 Penyimpanaan Aset Milik Klien
Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional
Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance

 

KRISMAN

4eb12

 

Tugas R.A (Buku Uma Sekaran) Bab 13

April 19, 2010


chapter 13

1. Because a copy of the letter of authorizationfrom the spomsor of the study, approving the investigation and detailing its scope, will be attached at the beginning of the report.

2. The exwcutive summary is a brief account of the research study that provides an overview, and highlights the following important information related to the study : the problem statement, the sampling design, the data collection methods used, results of data analysis, the findings, and the recommandations, with suggestions for their implementation.

3. The similarities and the difference of basic and applied research reports is an axecutive summary in the case of applied original research and a synopsis in the case of basic research.

4. The written report and its purpose,The written report and its audience.

5. Necessary to specify the limitations of the study in the research report is very important because make use for the results of data analysis and the written report.

6. Speaking audibly, clearly, and without distracting mannerisms.

Kelompok 1:

1. Eskha

2. Krisman

3. Rifadi

4. Satrio